JAKARTA, HARIAN UMUM - Rapat bimbingan teknis (bimtek) 106 Anggota DPRD DKI Jakarta menjadi sorotan. Sebab acara yang berlangsung tiga hari, digelar di Pulau Bali, Senin-Rabu, 5-7 Agustus 2019, menjelang akhir jabatan yang tinggal hitungan hari.
Apalagi sebanyak 60 persen Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek tak lagi menjabat pada periode 2019-2024.
Pengamat Politik, Uchok Sky Khadafi menilai Anggota DPRD DKI tidak memiliki rasa kebijakan. Sebab acara Bimtek yang dilakukan diakhir masa jabatan tidak bermanfaat.
“Oh, tentu sangatlah tidak penting di akhir jabatan melakukan acara Bimtek. Seharusnya anggota Dewan harus introspeksi diri lagi, masih banyak asprirasi warga Jakarta yang belum terpenuhi. Bukannya malah mikirin jalan-jalan saja,”ujar Uchok saat dihubungi, Senin (5/8/2019).
Menurutnya, budaya pemerintahan daerah yang ingin menghilangkan korupsi. Tapi menggantikan dengan agenda jalan-jalan harus dievaluasi pada APBD DKI 2020.
Hal itu bertolak belakang dengan Semangat presiden, Jokowi yang mengedepankan kesederhanaan dalam memimpin bangsa ini. Dengan maraknya agenda plesir dewan, jelas akan merusak semangat Jokowi dalam memberantas kebocoran anggaran di Jakarta.
“Sudahlah jalan-jalan itu stop. Jangan prsidennya menghemat, di Jakarta legailatif dan eksekutifnya hamburkan uang. Ini sangat memalukan," katanya.
Sementara Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan Anggota DPRD pintar melakukan penyerapan anggaran namun dibungkus dengan acara Bimtek.
'Kita harus apresiasi teman-teman DPRD yang pintar menyerap anggaran. Salah satunya dengan menggelar Bimtek di Bali," kata Amir dengan nada satire di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/8).
Menurut Amir, kegiatan Bimtek secara tidak langsung mengantarkan 28 Anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang akan mengikuti Kongres V PDIP yang digelar di Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar 8-11 Agustus 2019.
"Bimtek ini juga jadi bentuk solidaritas 78 Anggota DPRD mengantarkan 28 Anggota Fraksi PDIP yang akan ikut Kongres PDIP di Bali," ujar Amir.
Biasanya Bimtek itu digelar ketika organisasi atau individu akan melalui sesuatu yang baru. Tapi Bimtek yang digelar diakhiri masa jabatan itu menjadi aneh,” imbuhnya.
Sekertaris DPRD (Sekwan), M. Yuliadi justru membela habis-habisan keberangkan dewan ke bali.
“Bimtek kan sudah diatur dalam Permendagri 133 tahun 2017 jo 14 tahun 2018 orientasi dan pendalaman tugas setahun ditetapkan enam kali ( 3 didalam kota, 3 diluar kota). Apalagi memang sesuai RKT dewan telah diperkuat dalam Bamus untuk Bimtek luar kota pada bulan Agustus,jadi sangat wajar,” beber Yuliadi. (Zat)
