Jakarta, Harian Umum - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta Abdul Azis, menaruh perhatian serius terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI, terkait penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan, Azis langsung menginstruksikan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, untuk mendalami laporan tersebut. Selain itu, Azis juga menginstruksikan partai Ka'bah DKI, menolak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno, yang saat ini digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak suka pada kepemimpinan Anies-Sandi, karena hanya membuat gaduh dan menyusahkan masyarakat Jakarta.
"Kami sudah minta Fraksi PPP DPRD DKI, segera menginisiasi Rapat Kerja dengan Unit Kerja terkait sesuai dengan tupoksi Komisi masing – masing," ujar Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abdul Azis, Selasa (27/3).
Azis mengatakan, keseluruhan proses tersebut, harus segera dilakukan dalam rentang waktu yang diberikan oleh Ombudsman RI. "Fraksi PPP harus mengkonsolidasi pandangan yang sama dengan fraksi lain di DPRD DKI, untuk penyelesaiannya secara konstitusional bagi kepentingan masyarakat DKI Jakarta," kata dia.
Lebih lanjut Azis berpendapat, langkah tersebut adalah yang terbaik untuk dilakukan saat ini, dan menginstruksikan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta agar tidak menanggapi wacana interpelasi yang digulirkan beberapa pihak. "Wacana interpelasi hanya berpotensi menciptakan kegaduhan baru dan tidak menyelesaikan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta," tegasnya.
Pimpinan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Ichwan Zayadi, berjanji segera melaksanakan instruksi dari DPW PPP DKI Jakarta. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan fraksi lain di DPRD, untuk menggelar pertemuan dengan pihak ekaekutif, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, guna mencari penyelesaian yang baik dan tanpa ada kegaduhan terkait LHP Ombudmans. "Kami ingin situasi ibu kota ini tetap kondusif, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan kepentingan masyarakat tidak terganggu," tandas Ichwan.
Seperti diketahui, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan LHP terkait penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang kepada Pemprov DKI. Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menyampaikan empat tindakan maladministrasi atas kebijakan penataan PKL di Tanah Abang. "Saat ini sebagai pertanggungjawaban publik, hari ini resmi kami menyerahkan ke Pemprov DKI," kata Plt. ORI perwakilan Jakarta Raya, Dominikus Dalu di Kantor ORI, Jakarta Selatan, Senin (26/3) kemarin.(rls)