Jakarta, Harian Umum- Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta, Rico Sinaga, meyakini Jakarta aman dan kondusif saat gelaran Pemilu pada 17 April 2019 mendatang dan sesudahnya.
Statemen ini disampaikan merespon pernyataan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo yang dilansur media nasional, Selasa (19/2/2019).
Dalam pernyataannya, Dedi menyebut Jakarta temasuk dari 10 kota besar yang memiliki potensi ancaman gangguan Pemilu versi Polri. Sembilan kota lainnya adalah Maluku Utara, Papua, NTT, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Aceh, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tengah.
"Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) telah berkordisasi dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang terkait, juga dengan LSM dan Ormas terkait, termasuk FKDM, serta lembaga negara terkait seperti Polri dan TNI, untuk pengamanan Pemilu," katanya kepada harianumum.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (20/2/2019) pagi.
Menurut dia, kordinasi itu cukup baik karena melahirkan Posko Monitorung Pemilu 2019 yang melibatkan semua unsur yang dikordinasikan, dan didirikan di setiap kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan.provinsi.
Peresmian operaional Posko itu dilakukan Gubernur Anies Baswedan di Posko Monitoring Pemilu 2019 yang berada di Ruang Pola Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada awal Februari 2019 lalu.
"Kesbangpol juga sampai hari ini masuh terus aktif melakukan sosialisasi demi aman, lancar dan kondusifnya pelaksanaan Pemilu," katanya.
Rico yakin, dengan semua langkah tersebut dan persiapan yang matang, Jakarta dapat dikeluarkan Polri dari list kota besar yang rawan gangguan Pemilu.
Apalalagi, imbuhnya, jajaran FKDM DKi yang berjumlah lebih dari 3.000 orang yang terswbar dari tingkat kelurahan hingga provinsi, akan maksimal menjalankan tugas melakukan deteksi dini dan cegah dini.
Dalam pemberitaan media online nasional, Dedi menyebut, parameter penetapan ke-10 kita besar itu sebagai kota rawan gangguan Pemilu berdasarkan l pemetaaan wilayah kerawanan di Indonesia.
"Cara pandang Polri berbeda dengan KPU. Kalau KPU banyak dari sistem penyelenggaraan, kalau polisi lebih fokus pada potensi kerawanan yang bisa terjadi setiap di tahapan," katanya.
Dedi bahkan menyebut kalau Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut ada beberapa daerah yang memiliki potensi konflik sosial saat hari pemungutan pada 17 April. Wilayah itu adalah Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.
Kerawanan di tingkat kabupaten antara lain di Boven Digoel, Anambas, Halmahera Utara, Nduga, Puncak Jaya, Nabire, Waropen, Mambrano Tengah, Sarmi, Jayawijaya.
Sementara kerawanan tingkat kota, gangguan pemilu rawan terjadi di Gorontalo, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Ternate, Langsa, Tidore, Banjar, Bengkulu dan DIY Yogyakarta. (rhm)