Jakarta, Harian Umum - Untuk menata kampung, Pemprov DKI Jakarta menerapkan tipe pengelolaan APBD tidak diserahkan kepada pihak ketiga, kali ini dana langsung diberikan pada masyarakat langsung.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan, payung hukum yang mengatur pengelolaan dana APBD diberikan ke masyakat sudah terbit.

"Jadi swakelola, tipe 3, dan 4, terutama tipe 4 bisa berikan kepada masyarakat. Yang melaksanakan masyarakat, jadi bukan badan usaha. Pelaporan pun harus profesional, dan Alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya sudah keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).

Namun Anies menjamin meski dana diberikan pada masyarakat, tetap ada pengawasan dari pemerintah. Hal itu untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana.

"Dinas bersangkutan mengawasi, sama seperti kalau kita mengerjakan dengan PT, ada pengawasan, diawasi," kata Anies.

Anies mencontohkan proyek pengaspalan jalan. Dinas terkait, memberi dana untuk digunakan oleh masyarakat. 

"Seperti anggarannya di Dinas Bina Marga, sebelumnya mereka melalui badan usaha, sekarang sudah ada namanya tipe 4. Dan ini baru DKI yang melakukan sekarang. Ini memang barang baru. Baru DKI yang melakukan," terang Anies.

Anies menambahkan untuk menata kampung, masyarakat punya kompetensi. Jadi, tidak bisa dipandang remeh.

"Aduh hati-hati, menurut saya kalau itu (menyangsikan) bias. Bias kalau mengatakan masyarakat tidak punya kompetensi. Masyarakat itu banyak yang punya kompetensi. Apalagi ketika sampai pada kegiatan di kampungnya," ucap Anies.

Selain itu, dengan pemberian dana langsung kepada masyarakat, mereka bisa merasa memiliki kampungnya.

Tujuan pemberian dana langsung agar masyarakat merasa memiliki kampungnya. Dengan begitu, menumbuhkan rasa gotong royong dan kebersamaan untuk mengawasi.

"Kalau misal mereka yang bangun, mereka yang mengawasi, mereka yang rawat. Dari beberapa analisa, justru terjadi penghematan dari sisi pembiayaannya. Karena labor-nya dihitung ada yang labor langsung ada yang tidak langsung," tandasnya.(Zat)