Jakarta, Harian Umum- Waduh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat sejarah buruk di tahun pertama pemerintahannya, yakni penyerapan APBD yang sangat rendah, yakni hanya 54,2% hingga November ini, dari APBD 2018 Penetapan yang sebesar Rp77,117 triliun atau Rp83,26 triliun dari APBD Perubahan 2018.
"Ini penyerapan terendah, bahkan di era Gubernur Ahok penyerapan terendah sebesar 63%," ujar Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada harianumum.com di Jakarta, Rabu (14/11/2018).
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan penyerapan terendah adalah Dinas Sumber Daya Air (29,9%), diikuti Dinas Pemuda dan Olahraga (41,8%), Dinas Bina Marga (44,3%), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (46,6%), Badan Pengelola Aset Daerah (50,4%), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (54,2%), dan RSUD Pasar Rebo (55,3%).
Menurut Amir, idealnya pada November seharusnya penyerapan minimal 70%, sehingga dengan penyerapan APBD hanya 54,2%, berarti target-target pembangunan yang ditetapkan Anies pada tahun ini banyak yang tidak tercapai.
Ia menduga, pemicu rendahnya penyerapan APBD antara lain karena banyaknya pejabat pendukung Gubernur Ahok yang masih diberi kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis oleh Anies, sehingga diduga ada pembusukan dari dalam.
Selain hal tersebut, Amir juga melihat kondisi psikologis pejabat di DKI yang pada Pilkada 2017 berjuang memenangkan Anies sehingga menjadi gubernur Jakarta, sedang tidak sehat, sehingga kinerja mereka pun menjadi tidak maksimal.
"Para pejabat itu berjuang memenangkan Anies di Pilkada Jakarta 2017 karena tidak sejalan dengan Ahok yang arogan dan kasar. Di antara mereka bahkan ada yang dimutasi dengan semena-mena. Setelah Anies menjadi gubernur, mereka ternyata tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya, sementara pejabat yang saat Pilkada berjuang memenangkan Ahok, tetap diberi jabatan-jabatan strategis. Mereka kecewa," katanya.
Selain kedua hal ini, Amir juga melihat rendahnya penyerapan APBD 2018 diakibatkan oleh adanya 500 lebih jabatan eselon III yang hingga awal November 2018 tetap kosong. Padahal jabatan kepala bagian (Kabag) dan kepala bidang (Kabid) itu penting karena umumnya para pejabat ini merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk program/proyek di SKPD.
"Selasa (13/11/2018) kemarin Anies melantik 225 pejabat eselon III dan IV. Semoga pelantikan ini dapat membantu meningkatkan penyerapan APBD 2018 sebelum tutup buku pada 15 Desember," katanya.
Aktivis senior yang telah mengkritisi Jakarta sejak 1970an ini khawatir kalau rendahnya penyerapan APBD akan membuat opini BPK atas laporan keuangan DKI tahun anggaran 2018 menjadi minus, sehingga opini yang diberikan bukan lagi WTP (wajar tanpa pengecualian) seperti opini untuk laporan keuangan tahun 2017, melainkan WDP (wajar dengan pengecualian).
Ia memprediksi, dengan penyerapan hanya 54,2% hingga November ini, Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2018 akan lebih tingqi dari Silpa 2017 yang sebesar Rp13,16 triliun. (rhm)